 Pemerintah Azerbaijan menutup sejumlah masjid, hanya beberapa bulan setelah diberlakukannya aturan baru untuk memonitor dan mengawasi para imam masjid. Ulah pemerintah itu mengundang kemarahan kaum Muslim yang merupakan penduduk mayoritas di negara Asia Tengah itu.
“Mereka menutup masjid kami setelah dikeluarkan aturan baru,” kata Vidady Abasov, mudzain Masjid Akhli Sunni Mosque di kota Ganca, kepada BBC News (3/11). “Itu membuat kami marah. Mengapa mereka lalukan itu?” Pemerintah berdalih, masjid-masjid itu ditutup untuk diperbaiki, namun Abasov membantah alasan itu. “Faktanya mereka tidak menyukai kami karena kami pernah pergi ke luar negeri,” kata Abasov. “Mereka pikir kami terlalu radikal”. Penutupan masjid pada September lalu terjadi dua bulan setelah parlemen meloloskan aturan, yang melarang siapa pun yang pernah belajar di luar negeri menjadi imam masjid. Dalam aturan baru itu, pemerintah mengawasi siapa yang memimpin shalat dan layanan ibadah lainnya. Para imam dan khotib harus memperoleh izin dari pemerintah. "Kami punya masalah radikalisme,” kilah Hidayat Orujov, Menteri urusan Asosiasi Keagaman. “Rakyat tidak ingin kami menjadi seperti Chechnya, Dagestan, atau Ingushetia."  Tahun 2007 pemerintah menyatakan ada upaya penyerangan terhadap instalasi minyak serta Kedutaan Amerika dan Inggris oleh “kelompok Wahabi radikal”. Awal tahun ini, pengadilan memenjarakan dua orang Libanon atas dakwaan berencana menyerang Kedutaan Besar Israel di Baku.
Statistik remi menunjukkan, 90% penduduk Azerbaijan beragama Islam dari 8,2 juta total penduduk negara bekas anggota federasi Soviet di Asia Tengah itu. Pemerintah juga menutup Masjid Abu Bakr dengan tudingan “meradikalisasi” jamaah. “Tidak ada ekstremisme di sini dan kami menolak label ‘Wahabi radikal’ yang ditujukan kepada kami," tegas Gamet Suleymanov, imam masjid. “Kami Salafi, bukan Wahabi." Tahun 2008 sebuah granat menghantan masjid dan menewaskan dua jamaah yang tengah beribadah. Imam Suleymanov mengingatkan, aksi penutupan masjid justru akan menimbulkan kemarahan dan menyakitkan kaum Muslim. Menurutnya, alih-alih meredam radikalisme, pemerintah dengan aksinya itu justru akan mendorong tersebarnya paham tersebut. Anar Valiyev, analis independen di Baku, sependapat dengan Suleymanov. Ia yakin, pemerintah bertindak berlebihan dalam menyikapi ancaman ekstremisme dengan mengawasi agama dan membatasi kebebasan berekspresi. (islamonline/mel).* |
